Analisis Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia Akibat Pembangunan Mercusuar oleh Kerajaan Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat

Posted by : Daniel Nilo Minggu, 15 Maret 2015

Heiho Kawan,

Kali ini gue mau ngepost berita yang lama kalian juga harus tau nih check this out yeeah!

Hubungan Pemerintah Indonesia-Malaysia kembali memanas, menyusul tindakan negeri Jiran itu yang nekat membangun tiang pancang di perairan sengketa, di Tanjung Datu, Kalimantan Barat.

Langkah tersebut mendapat respons keras dari Mabes TNI, dengan mengirimkan kapal perang dan pesawat intai. Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya menjelaskan, terungkapnya aktivitas di kawasan tersebut berawal dari monitor yang dilakukan petugas keamanan.

“Tiga hari lalu monitor ada tongkang dan ternyata mereka bangun mercusuar.

Padahal itu merupakan daerah abu-abu yang masih menjadi sengketa antara Pemerintah Indonesia-Malaysia,” ujar Fuad Basya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Menurut dia, petugas kemudian melaporkan aktivitas tersebut ke Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Mendapat informasi tersebut, Panglima langsung memerintahkan pasukan untuk melakukan persiapan guna mengantisipasi.

Supaya kegiatan mereka tidak masuk ke dalam perairan Indonesia, dengan mengerahkan satu pesawat intai dan satu kapal korpet milik TNI Angkatan Laut (AL) untuk memperkuat penjagaan, melakukan pemotretan serta pengawasan.

Setelah kapal perang Indonesia datang, kata Fuad, mereka tidak lagi melanjutkan aktivitasnya sejak Selasa 20 Mei 2014 sore. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia telah melanggar wilayah internasional karena masuk dalam wilayah abu-abu.

Menurut Fuad, karena ini masalah diplomatik yang merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), pihaknya sudah meminta kepada Kemenlu untuk melayangkan nota protes kepada Malaysia dan mendesak jangan ada aktivitas lagi. “Itu merupakan wilayah status quo, tidak boleh ada aktivitas di situ,” jelasnya.

Dari informasi yang dihimpun, lokasi pembangunan mercusuar berada di titik koordinat 02.05.053 N-109.38.370 E Bujur Timur, atau sekitar 900 meter di depan patok SRTP 1 (patok 01) di Tanjung Datu, Kalimantan Barat.

Tanjung Datu sendiri merupakan wilayah perbatasan di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Wilayah tersebut masuk dalam Gosong Niger di wilayah laut dan Camar Bulan di wilayah darat yang sampai sekarang patok batas Provinsi Kalbar dan Negara Bagian Serawak, Malaysia. Batas wilayah di daerah tersebut masih masalah karena belum disepakati kedua negara.

Senada, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Kolonel Laut P Manahan Simorangkir mengatakan, sikap TNI jelas menolak aktivitas tersebut dan telah mengirimkan KRI Sutedi Senoputra (SSA) Lambung 378 dan pesawat angkut yang terdiri dari Kodam dan pasukan Angkatan Laut (AL).

“Setelah disaksikan ternyata mereka sedang membangun tiang pancang suar. TNI AL minta untuk dihentikan aktivitas tersebut karena tindakan tersebut tergolong illegal. Sekarang sudah dihentikan. Saat ini, kapal milik Malaysia telah mundur ke daerah perbatasan,” ujarnya.

Menurut dia, wilayah tersebut hingga kini masih dalam pembicaraan antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Aktivitas yang dilakukan oleh Negara tersebut jelas melanggar konvensi atau kesepakatan bersama.

Diakuinya, antara Indonesia dan Malaysia memiliki pemahaman yang berbeda mengenai batas Negara. Indonesia sebagai negara yang patuh terhadap aturan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), kata dia, sangat jelas disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan.

Sedangkan, Malaysia merupakan negara continental. “Tapi mereka ingin seperti negara kepulauan. Memang ada juga teknik unilateral dalam klaim menentukan batas sendiri, di mana perbatasan disepakati kedua negara. Namun, kalau masih dalam pembicaraan jangan melakukan tindakan yang melanggar,” ucapnya.

Diakuinya, pembicaraan mengenai perbatasan antara kedua negara belum menemukan titik temu. Indonesia menganggap bahwa daerah tersebut masuk dalam wilayahnya begitu juga dengan Malaysia sehingga mereka mengambil titik tengah yang menguntungkan tanpa didasari kesepakatan.

Penyelesaian sengketa Internasional dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara damai dan dengan perang. Secara sederhana dua mekanisme tersebut dijabarkan sebagai berikut.

a. Secara damai

1) Litigasi: Arbitrase Internasional dan Pengadilan Internasional ( melalui International Court of Justice dan International Criminal Court)

2) Non Litigasi: negosiasi, mediasi, jasa baik, konsiliasi, penyelidikan, penemuan fakta, penyelesaian regional, penyelesaian dibawah wibawa PBB (pasal 33 Piagam PBB).

b. Melalui kekerasan yaitu retorsi, reprisal (pembalasan), blockade masa damai, dan perang. Pasal 51 paigam PBB memungkinkan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa dengan alasan self defence.

Menurut penulis solusi penyelesaian sengketa Indonesia-Malaysia dilakukan dengan menekankan pendekatan diplomatic melalui negosiasi dan harus didasarkan pada UNCLOS 1982. Menurut UNCLOS 1982 pulau Borneo memiliki hak territorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil laut, serta ZEE sejauh 200 mil laut. Secara sederhana terdapat dua bagian pulau Borneo, yaitu utara yang merupakan wilayah Malaysia dan selatan yang merupakan wilayah Indonesia. pembagian kedua wilayah tersebut melalui pulau Sebatik, yang dapat dijadikan sebagai titik awal batas wilayah maritime. Pasal 83 ayat (1) UNCLOS 1982 menekankan pembagian wilayah secara adil (equitable solution).

Equitable solution dilakukan dengan negosiasi membuat bilateral agreement untuk menetukan garis tunggal dalam penentuan batas wilayah maritime negara. Penentuan garis batas wilayah maritime dapat ditempuh dengan menarik garis sementara (garis ekuidistan) yang menggunakan prinsip sama jarak (equity Principle) dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kemungkinan memodifikasi garis sama jarak tersebut dengan pendekatan diplomatic kedua negara. Solusi terbet dikenal dengan istilah two stage approach dan telah diaplikasikan dalam beberapa kasus batas wilayah antara Libya-Malta dan Geenland-Jan Mayen.

Solusi lain adalah dengan mekanisme ASEAN. Pasal 22 ayat (1) Piagam ASEAN 2007 mengatur prinsip penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog, kolsultasi dan neogiasi. Pasal 23 Piagam ASEAN mengatur penyelesaian sengketa dengan mediasi ataupun jasa baik, dengan pihak ketiga Sekjen ASEAN atau negara anggota ASEAN lainnya. Menurut penulis Malaysia tidak akan mudah sepakat membawa sengketa batas wilayah ke ASEAN, mengingat Malaysia bersengketa dengan dengan hamper semua negara di Asia Tenggaraterkait dengan Peta Malysia 1979.

Cara lain adalah dengan membawa sengketa tersebut ke jalur litigasi yaitu melalui Arbitrase Internasional atau Mahkamah Internasional. Walaupun menurut penulis cara tersebut akan sulit disetujui pihak Indonesia mengingat lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari tangan Indonesia. Putusan Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia dengan dasae doktrin efektifitas. Malaysia dianggap lebih menguasai secara efektif kedua pulau tersebut dari pada Indonesia.

Sumber: SindoNews.com (Malaysia Bangun Mercusuar di Wilayah Sengketa, TNI Kirim Kapal Perang) diakses 24 Mei 2014.